• Kamis, 07 Maret 2024 - 09:25 WIB | Viozzy

Nairobi, RADARIKN -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Maritim Kenya menyelenggarakan pertemuan 1st Joint Technical Committee (JTC) Bidang Pertambangan dan Geologi Indonesia-Kenya yang dihadiri perwakilan Kementerian/Lembaga dan Asosiasi tambang kedua negara.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Kombers-KCMI, dan Pengusaha bidang Pertambangan yang dilaksanakan di Nairobi, Kenya, Selasa (05-03-2024).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan implementasi MoU Between The Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs of The Republic of Kenya and The Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia on Cooperation in The Mining and Geology yang telah ditandatangani kedua Menteri Pertambangan Indonesia dan Kenya pada kunjungan Presiden RI ke Kenya di tahun 2023. Ia dalam sambutannya mengatakan pentingnya penyusunan regulasi dan aturan tambang yang sesuai standar internasional. 

"Saya yakin bahwa Pertemuan Joint Technical Committee (JTC) bidang pertambangan dan geologi Indonesia-Kenya yang pertama merupakan forum yang tepat bagi kedua negara untuk berbagi perspektif, meningkatkan pemahaman, maupun menemukan solusi  terbaik di lingkup industri pertambangan maupun di pemerintahan,” kata Jodi.

Deputi Jodi juga menekankan pentingnya praktik pertambangan berkelanjutan dan hilirisasi nilai tambah dalam kegiatan eksplorasi pertambangan. Penambangan dan pengolahan mineral wajib mempunyai nilai tambah  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,memperkuat rantai pasokan industrialisasi, dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

"Bagi Indonesia dan Kenya, pertambangan menciptakan peluang untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lebih luas, meningkatkan pembangunan ekonomi dan investasi, serta menjamin keamanan dan rantai pasokan energi untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Jodi mengungkapkan pihaknya terus mendorong Pemerintah Kenya untuk meningkatkan tata kelola pertambangannya. "Industri pertambangan dan pemerintah mempunyai peran yang jelas, Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan mereka dapat mendorong investasi, dan memberikan akses agar perusahaan dapat beroperasi secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Maritim Kenya, Salim Mvurya, menyampaikan bahwa Kenya memiliki tambang yang kaya akan mineral berharga, mulai dari emas, tembaga, nikel, REE, hingga fosfat.

“Kekayaan ini menjadikan Kenya membutuhkan kerja sama untuk peningkatan laboratorium pertambangan, pertukaran informasi dan teknologi dan peningkatan kapasitas dalam regulasi dan kebijakan,” kata Salim yang juga membukan pertemuan ini.

Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Rita Susilawati, menyampaikan bahwa fokus pemerintah adalah merumuskan peraturan serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan badan usaha pertambangan mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan Pemerintah Kenya dalam hal ini untuk memastikan bahwa sektor ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” tutur Rita. 

Selain membahasan implementasi kerja sama Indonesia-Kenya, pertemuan ini juga membahas penyusunan kode dan peraturan pertambangan yang merupakan syarat utama untuk membangun praktek tambang yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan di bidang tambang, terutama pengusaha dan investor tambang. 

Kedua negara mendiskusikan pembangunan kapasitas baik untuk SDM ahli geologi,  pengembangan kapasitas dan standar terakreditasi laboratorium mineral dan batubara, inventarisasi data, perizinan pertambangan, standar kompetensi, standar lingkungan hidup dan praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Diakhir kegiatan kedua negara sepakat menyusun Rencana Aksi dan Program  yang dituangkan dalam Plan of Action on The Implementation of Cooperation in The Field of Mining and Geology.