• Senin, 11 April 2022 - 14:44 WIB | Yani

Jakarta, GPSIndonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu Gubernur Provinsi Gorontalo Rusli Habibie di Kantor KKP Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas pengembangan potensi sektor perikanan di Negeri Serambi Madinah -julukan Gorontalo-, salah satunya melalui kebijakan penangkapan terukur.

Menteri Trenggono memaparkan, melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, mekanisme penangkapan ikan nantinya akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi. Berdasarkan hasil kajian KKP bersama Komnas Kajiskan, estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebanyak 8,6 juta ton per tahun.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur ini, lanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam perikanan di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

“Ikan yang diambil harus sesuai dengan kuota yang telah ditentukan, hal ini demi kesejahteraan nelayan kecil, nelayan tradisional dan  agar masih bisa dirasakan dan bermanfaat bagi generasi ke depan,” tegas Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menyampaikan, sumber daya perikanan di wilayah perairan Gorontalo merupakan ikan-ikan dengan nilai ekonomi tinggi, salah satunya tuna. Hal itu menjadi potensi peningkatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan setempat.

Menteri Trenggono memastikan dalam kebijakan penangkapan terukur, kuota penangkapan diutamakan untuk nelayan kecil. Jumlah potensi sumber daya ikan yang ada di WPPNRI sekitaran perairan Gorontalo sendiri hampir 3 juta ton.

“Jadi dari sisi perikanan, Gorontalo bisa hidup, Insya Allah, kami juga akan terus kembangkan infrastruktur dan fasilitas perikanan di sana,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono mengatakan, implementasi kebijakan penangkapan terukur tentunya memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, agar kesejahteraan masyarakat pesisir yang menjadi tujuan utama dari penerapan kebijakan tersebut dapat terwujud dan segera dirasakan manfaatnya.

Sementara itu, Gubernur Rusli menyambut baik kebijakan penangkapan terukur yang telah dijelaskan langsung oleh Menteri Trenggono untuk dapat diterapkan di Provinsi Gorontalo. Rusli menyampaikan agar kebijakan ini memang harus mengutamakan kepentingan nelayan kecil, nelayan dari Gorontalo, dan bukan ke pengusaha.

“Kalau untuk nelayan kecil, pastinya kita akan mendukung,” akunya.