• Selasa, 12 April 2022 - 17:24 WIB | Yani

Jakarta, GPSIndonesia – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fasilitasi Fungsi Anggaran dan Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono di Hotel Ibis Styles Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD. Hal ini terutama dalam memfasilitasi tugas dan fungsi kegiatan DPRD, serta pimpinan dan anggota DPRD, khususnya dalam fungsi anggaran dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam sambutannya, Sugeng menuturkan, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan berkedudukan sebagai mitra sejajar kepala daerah, terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, DPRD memiliki posisi penting dalam melaksanakan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD,” ujar Sugeng.

Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi, serta memberi dukungan terhadap kelancaran tugas, dan wewenang pimpinan maupun anggota DPRD.

Sugeng mengimbau, agar tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD dapat diimbangi dengan peningkatan kompetensi ASN. Kompetensi tersebut tidak hanya terkait bidang administrasi, koordinasi, dan pendampingan rapat/dinas. Namun juga terkait dengan pemahaman mengenai laporan dan tindak lanjut pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal. Sugeng berharap, para peserta Diklat dapat memanfaatkan acara tersebut sebagai upaya menunjang kinerja DPRD.

Di lain sisi, untuk membangun pemahaman para peserta, sejumlah narasumber dari berbagai komponen Kemendagri turut dihadirkan. Narasumber itu di antaranya dari BPSDM Kemendagri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Otonomi Daerah (Otda), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda).