• Kamis, 02 Juni 2022 - 09:51 WIB | Hadi Siswo

Raja Ampat, GPSIndonesia --  Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri kegiatan Join Supervision Mission (JSM) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, 1-5 Juni 2022.

Ditjen Bina Pemdes turut diwakili Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (FPKAD) Paudah. Paudah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KOMPAK yang telah mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan permasalahan sekaligus mengintervensi program untuk penguatan tata kelola pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pelayanan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penyediaan data yang valid terintegrasi dari desa, sampai pada level provinsi.

Paudah berharap pemerintah daerah  berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program terutama pendataan walaupun program KOMPAK sendiri akan berakhir.

"Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemdes mengadopsi praktek baik dari KOMPAK salah satunya adalah menjadikan pembelajaran mandiri aparatur desa sebagai pelaksanaan pengembangan kapasitas terpadu aparatur desa dan kami juga mengadopsi beberapa modul pelatihan dan skenario pembelajaran yang dikembangkan oleh KOMPAK sebagai bentuk komitmen Pemerintah menjaga keberlanjutan Program," pungkas Paudah.

Menjelang berakhirnya masa tugas KOMPAK selama 7  tahun pada 30 Juni 2022, KOMPAK selalu memberikan gambaran secara utuh pendampingan atau teknikal asisten yang dilakukan kepada Provinsi target program KOMPAK khususnya pendampingan kepada Aceh, NTB, Papua, dan Papua Barat.

Perwakilan Kedutaan Besar Australia Astrid dalam sambutannya pada pertemuan JSM menyampaikan bahwa program KOMPAK dilaksanakan atas komitmen Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan masyarakat di Indonesia melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara itu,  Direktur Regional III Bappenas Ika Retna menyebutkan bahwa pelaksanaan program KOMPAK ditekankan pada 3 (tiga) pencapaian target pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Pertama perbaikan tata kelola termasuk perencanaan dan penganggaran berbasis bukti serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kedua, perbaikan akses dan kualitas pelayanan dasar difokuskan pada inovasi penjangkauan, kolaborasi dan koordinasi dengan unit layanan, kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Ketiga, pemberdayaan masyarakat, membangun akuntabilitas sosial melalui pembangunan partisipatif, dialog antar masyarakat dan pemerintah serta kolaborasi dengan aktor.

Menjawab pencapaian target KOMPAK, Provinsi Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan juga Provinsi Papua Barat telah menyiapkan program sistem pendataan terpadu.

Kepala Dinas Masyarakat Gampong Aceh Zulkifli menyampaikan bahwa salah satu Program KOMPAK di Aceh telah terbentuk Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai sistem pengelolaan data yang terintegrasi mulai dari desa sampai ke level Provinsi sebagai evidence base pengambilan kebijakan terutama baseline  data kemiskinan yang akan diintervensi oleh pemerintah.

Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi dalam kesempatan yang sama bahwa NTB juga telah menyiapkan rancangan pengelolaan data terpadu berbasis bukti melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan SAIK+ sebagai sistem informasi administrasi Pemerintahan Kampung. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menyiapkan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK).