• Senin, 01 September 2025 - 14:35 WIB | Deka

Jakarta, RADARIKN -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), kembali menyelenggarakan Center of Data and Technology (CDT) Talks edisi kelima dengan tema “Ruang Siber Aman untuk Layanan Pendidikan Berkualitas”. Acara ini digelar secara hybrid dari Ruang Inovasi Lantai 4 Pusdatin Kemendikdasmen dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Rumah Pendidikan pada Jumat (29/8). Talk show ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis yang membahas aspek regulasi, strategi, dan implementasi sistem keamanan siber, khususnya di sektor pendidikan. Diskusi menyoroti pentingnya melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur pendidikan agar transformasi digital dapat berlangsung secara aman dan berkualitas.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, peserta didik, hingga operator sekolah. Tidak ada sistem elektronik yang benar-benar aman, sehingga diperlukan monitoring, pembaruan, dan peningkatan berkelanjutan. Melalui program seperti Bug Bounty dan Manggala Edu, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menguji dan menjaga ketahanan aplikasi pendidikan. Kementerian juga menerapkan langkah-langkah teknis, regulasi, hingga penguatan organisasi agar perlindungan data tetap sesuai prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Cybersecurity bukan hanya tugas para ahli, tetapi tanggung jawab bersama. Semakin kita terhubung dengan internet, semakin besar pula risiko yang harus kita kelola dengan bijak,” ungkapnya.

Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Marsekal Muda TNI. R. Tjahjo Khurniawan, menegaskan komitmen BSSN dalam memperkuat ketahanan siber nasional melalui penerapan regulasi, pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Langkah ini diambil untuk menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang, sekaligus memastikan perlindungan infrastruktur informasi vital dan mendukung transformasi digital pemerintah maupun masyarakat.

“Keamanan siber bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga regulasi, sumber daya manusia, dan kesadaran bersama. BSSN berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem siber yang aman dan andal demi mendukung kepentingan nasional,” tegasnya.

Ketua ACAD-CSIRT, Richardus Eko, menekankan pentingnya menjaga ruang siber yang aman di sektor pendidikan, mengingat pengetahuan merupakan aset paling berharga yang dimiliki perguruan tinggi dan menjadi fondasi daya saing bangsa. Dengan lebih dari 4.500 kampus di Indonesia, namun hanya sekitar dua puluh yang memiliki sistem keamanan memadai, perguruan tinggi menghadapi risiko besar pencurian data, serangan ransomware, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk itu, dibentuklah ACAD-CSIRT (Academy Computer Security Incident Response Team) sebagai inisiatif strategis untuk menangani insiden keamanan siber secara reaktif maupun proaktif, sekaligus melatih serta memperkuat ketahanan digital kampus. Kehadiran ACAD-CSIRT diharapkan mampu menjaga integritas akademik, melindungi pengetahuan, dan mencegah perguruan tinggi menjadi target maupun korban kejahatan siber.

“Pengetahuan adalah harta paling berharga bangsa, jika tidak dijaga dengan baik, maka kita bisa kehilangan masa depan kepada pihak lain yang lebih siap secara digital.” jelasnya.

Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Ekonomi, Irjen. Pol. Kristiyono, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari penipuan berbasis kecerdasan buatan, pencurian data, hingga judi online yang menyasar generasi muda. Sejak 2020 hingga 2025, tercatat lebih dari 37 ribu kasus kejahatan siber telah ditangani, dengan puncak pada 2022. Polri melalui Direktorat Siber terus memperkuat kapasitas SDM, modernisasi forensik digital, serta menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga, komunitas, hingga organisasi internasional seperti Interpol. Kebijakan ke depan difokuskan pada pembentukan Satgas lintas lembaga, penguatan kolaborasi dengan sektor keuangan dan teknologi, serta literasi digital bagi masyarakat untuk menekan risiko kejahatan siber yang semakin kompleks.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi kejahatan siber. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak—pemerintah, lembaga, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat—untuk menjadikan ruang digital Indonesia lebih aman.” tuturnya.

CDT Talks #5 diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi keamanan siber di kalangan pendidik, dinas pendidikan, siswa, maupun orang tua. Melalui sinergi lintas sektor, ekosistem pendidikan Indonesia dapat semakin siap menghadapi tantangan era digital dengan layanan yang aman dan berkualitas.