Perluas Jangkauan Layanan, Kabupaten Kudus Kini Memiliki 17 Dapur MBG
- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah semakin luas karena jumlah dapur MBG juga bertambah, yang saat ini sudah ada 17 dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kudus.
Kudus, RADARIKN -- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah semakin luas karena jumlah dapur MBG juga bertambah, yang saat ini sudah ada 17 dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kudus.
"Dari 17 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu, yang beroperasi ada 15 dapur, sedangkan dua dapur masih dalam persiapan operasi," kata Komandan Kodim 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi di Kudus, Minggu.
Meskipun jumlahnya semakin bertambah dari awalnya hanya beberapa dapur, kata dia, Kabupaten Kudus masih membutuhkan tambahan lagi, karena hasil penghitungan sebelumnya membutuhkan hingga 80-an lebih dapur SPPG.
Dengan jumlah SPPG sebanyak itu, diharapkan mampu melayani semua penerima manfaat mulai dari siswa PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat di Kabupaten Kudus.
Sementara jumlah sasarannya diperkirakan mencapai 240.000 penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.
"Minat pelaku usaha untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) cukup banyak, karena biasanya mereka langsung mendaftar lewat BGN. Namun, ada tahapan yang harus dilalui termasuk pemenuhan persyaratannya," ujarnya.
Pada bulan Juni 2025, tercatat Kabupaten Kudus baru memiliki lima dapur MBG yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kelima dapur MBG tersebut, yakni SPPG BGN Mitra Jepang Pakis, SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi, SPPG Ponpes Nashrul Ummah Kudus, SPPG Bae, dan SPPG Yayasan Nusantara Raya Sejahtera Jati Wetan.
Hadirnya dapur MBG baru di Kabupaten Kudus, juga menyerap cukup banyak peluang kerja karena setiap dapur membutuhkan hingga 50-an pekerja.
#####
*RDP Bersama Komisi IX DPR, BGN Laporkan Tren Positif Penyerapan Anggaran Program MBG*
Badan Gizi Nasional (BNG) menyampaikan perkembangan penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rencana kebutuhan anggaran tahun depan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025, menunjukkan tren positif. Pada Agustus lalu, target penyerapan sebesar Rp 9 triliun berhasil terlampaui hingga mencapai Rp 13,2 triliun.
"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp 9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp 13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp 19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," ucap Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp 37 triliun pada Oktober, Rp 59,5 triliun pada November, dan Rp 76,4 triliun pada Desember. Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp 52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.
Alokasi Anggaran 2026, Fokus Belanja Barang dan Intervensi
Terkait tahun anggaran 2026, BGN telah menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025. Dari pagu indikatif awal Rp 217 triliun, kini resmi ditetapkan sebesar Rp 268 triliun, dengan tambahan Rp 50 triliun.
"Dengan total anggaran tahun 2006 untuk BGN sebesar Rp 268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp 335 triliun maka yang Rp 67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp 268 triliun," katanya.
"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp 217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp 50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp 268 triliun," sambung Dadan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran termasuk pelatihan tenaga gizi.
Jika diklasifikasikan, 95,4 persen anggaran BGN tahun 2026 atau Rp 255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan fungsi, anggaran BGN bersumber dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp 223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen). Adapun berdasarkan jenis belanja, 97,7 persen atau Rp261 triliun diarahkan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi. Belanja pegawai tercatat 1,4 persen atau Rp 3,8 triliun, sedangkan belanja modal hanya 0,9 persen.
"Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp 7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 perse," jelasnya.
Leave a Comment