• Senin, 07 Maret 2022 - 16:09 WIB | Yani

Jakarta, GPSIndonesia –  Kementerian Perhubungan menilai fenomena kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) dapat mengancam kelangsungan bisnis transportasi khususnya angkutan barang.

Tidak hanya itu, keberadaan truk ODOL dinilai cukup berbahaya karena rawan kecelakaan lalu lintas akibat laju kendaraan yang melambat sekaligus kondisi yang tidak laik jalan karena mengalami modifikasi bentuk atau membawa muatan berlebih.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) dengan gencar terus melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan program Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang.

“Seringkali kita saksikan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL bahkan juga mengancam nyawa pengguna kendaraan lainnya. Seringkali kecelakaan akibat truk ODOL ini berakibat fatal. Maka dari itu, kami di Ditjen Hubdat menjalin koordinasi dengan POLRI, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Dinas Perhubungan. Koordinasi ini dilakukan untuk membentuk usaha edukasi, sosialisasi, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL,” demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi pada (07/03).

Untuk menyukseskan kebijakan Zero ODOL 2023, Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Selain itu juga perlu dilakukan usaha untuk mencegah timbulnya kendaraan ODOL salah satunya dengan upaya soft power melalui sosialisasi dan edukasi.

Salah satu upaya sosialisasi tersebut dilakukan melalui Webinar bertajuk “Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan” yang ditayangkan secara langsung melalui Youtube “Kementerian Perhubungan RI” dan Zoom yang akan dilaksanakan pada Selasa (08/03) pukul 15.30 WIB. Acara ini juga terbuka untuk umum.

Webinar “Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan” ini menghadirkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai keynote speaker. Hadir juga sebagai pembicara yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Penegakan Hukum Korlantas POLRI Brigjen Pol. Aan Suhanan, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, dan Ketua Umum Kamselindo (Keamanan & Keselamatan Indonesia) Kyatmaja Lookman.

“Diperlukan partisipasi aktif masyarakat khususnya pelaku industri, pemilik barang, maupun kesadaran dari pemilik kendaraan untuk menormalisasi kendaraan dengan dimensi yang berlebih. Hingga saat ini sudah banyak pemilik kendaraan yang melakukan normalisasi kendaraan dengan kesadaran sendiri. Hal inilah yang patut diapresiasi,” ujar Dirjen Budi.

Sejak tahun 2017, Kementerian Perhubungan telah membentuk _action plan_ dan _road map_ bersama para pemangku kebijakan terkait Zero ODOL yang ditargetkan untuk terwujud pada 2023.  Dirjen Budi berharap komitmen ini dapat terus terjaga agar tercipta sebuah perubahan untuk meningkatkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkeadilan.

“Melalui kehadiran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) kami di Ditjen Hubdat akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan dan ukuran berlebih hingga ke tingkat daerah-daerah,” ungkap Dirjen Budi.

Kehadiran pembicara dari lintas instansi pada Webinar “Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan” juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam memberantas ODOL sekaligus menghasilkan buah pemikiran yang tepat bagi Pemerintah dalam menyusun strategi dan regulasi menanggulangi truk ODOL.

Melalui webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat umum terhadap keselamatan jalan dan kondisi angkutan barang. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan upaya pengawasan ODOL tahun ini sehingga diharapkan pada tahun 2023 dapat tercipta Zero ODOL seperti tercantum dalam_road map_ yang disusun oleh Kementerian Perhubungan.