• Jumat, 25 Maret 2022 - 19:49 WIB | Gaoza

Bandung, GPSIndonesia -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan membahas persiapan Angkutan Lebaran 2022 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Bandung, pada Jumat (25/3).

Dalam keterangannya, Dirjen Budi mengungkapkan, "Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 2022 yang diperbolehkan dengan ketentuan syarat perjalanan yakni sudah dua kali vaksin primer dan satu kali vaksin _booster_.”

Berkenaan dengan hal ini, Dirjen Budi mengatakan diperlukannya koordinasi antar pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan teknis di lapangan agar Angkutan Lebaran 2022 dapat berjalan dengan aman, tertib, selamat, dan lancar.

"Adapun fokus yang dibahas dalam rapat ini terkait memastikan kelancaran arus lalu lintas di Simpang Susun Cileunyi, Nagrek, Limbangan, sampai Garut saat arus mudik dan arus balik nanti," kata Dirjen Budi.

Menurutnya, setelah adanya perubahan di Simpang Susun Cileunyi masih diperlukan pengaturan yang lebih detail sebab dikhawatirkan dapat membuat masyarakat bingung. "Menurut saya, Simpang Susun Cileunyi ini kalau tidak diatur atau ada mitigasi yang bagus akan membuat masyarakat bingung dan berdampak pada kelambatan arus lalu lintas maupun konflik antar kendaraan. Padahal tujuan pemerintah membangun Simpang Susun Cileunyi ini untuk memperlancar arus lalu lintas," jelas Dirjen Budi.

Lebih lanjut, ia mengatakan mulai dari Simpang Susun Cileunyi sampai Sumedang, pihaknya juga sudah meminta agar Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang untuk melakukan penataan ulang melihat masih banyaknya hambatan tidak hanya saat momentum Lebaran tetapi saat akhir pekan.

"Hingga saat ini masih banyak terlihat kendaraan roda dua yang melawan arus serta kawasan yang rawan banjir. Sementara itu untuk di Nagrek sendiri setelah adanya pembangunan _fly over_ sudah terlihat lebih baik namun Pemerintah Daerah perlu mengedukasi masyarakat agar tidak berjualan di sembarang tempat," tutur Dirjen Budi.

Sementara itu, Dirjen Budi menegaskan bahwa permasalahan lalu lintas merupakan kondisi nyata yang harus dibahas bersama-sama. "Apakah nantinya akan dibuat rekayasa lalu lintas seperti sistem _one way_ (satu arah) atau semacam simulasi sebagai persiapan menjelang Angleb tahun ini," ujar Dirjen Budi.

Ia pun berharap dengan adanya koordinasi antar instansi ini dapat meningkatkan pola penyelesaian permasalahan arus lalu lintas yang selaras.

Rapat koordinasi ini dihadiri juga Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Denny Michels Adlan, Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Matrius, perwakilan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se Jawa Barat, Jasa Raharja, dan Jasa Marga.