• Rabu, 22 Oktober 2025 - 14:40 WIB | Ind

Jakarta, RADARIKN -- Dalam satu tahun perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program sertifikasi halal yang dijalankan BPJPH menunjukkan hasil signifikan.

Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikat halal, dan menjadi capaian tertinggi sejak regulasi wajib halal diberlakukan.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan dalam keterangan yang diterima pada Rabu (22/10) menyebut, capaian ini merupakan bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional.

“Capaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” kata Haikal Hasan.

“Era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat dan peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global,” ujar Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

Babe Haikal menjelaskan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya 'tertib halal' atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini. Tidak hanya pelaku UMKM, industri besar juga semakin aktif mensertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global.

“Halal bukan hanya urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia. Negara-negara non-Muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

"Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal," ucapnya. 

Babe Haikal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal.

“Saya mengimbau rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Isu halal bersifat sensitif, tetapi sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya. 

***