• Selasa, 05 Oktober 2021 - 13:10 WIB | Hadi Siswo

Jakarta, GPSIndonesia – Upaya pencarian sumber cadangan minyak dan gas terus dilakukan oleh industri hulu migas.

Terbaru, melalui pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) Kontraktor Kontrak Kerjasama Pertamina Hulu Energi Jambi Merang (KKKS PHE Jambi Merang) di wilayah terbuka, SKK Migas bersama PHE Jambi Merang akan melaksanakan survei geofisika menggunakaan teknologi enhanced Full Tensor Gradiometry (eFTG) di Cekungan Bintuni dan Salawati, Papua Barat sepanjang 23.000 Km dan mencakup area seluas 45.000 Km2. Kegiatan survei eFTG dijadwalkan akan dimulai pada 12 Oktober 2021.

Dalam melakukan survei tersebut, KKKS PHE Jambi Merang bekerjasama dengan PT Mahakarya Geo Survey yang berkolaborasi dengan AustinBridgeporth akan menggunakan pesawat survei DC3 Turbo Prop yang dimodifikasi dan dimodernisasi, dilengkapi dengan serangkaian teknologi termasuk eFTG dengan gravimeter scalar terintegrasi, magnetometer dan sistem LiDAR VUX1-LR. Data LiDAR yang mempunyai sudut sapuan 180 derajat ini akan menyediakan data yang sangat akurat untuk keperluan koreksi medan data gravitasi, pemetaan fitur geologi permukaan, dan menyediakan tambahan informasi untuk merencanakan kegiatan eksplorasi.

Pada pelaksanaan inspeksi kehandalan dan peralatan fasilitas pesawat survei di Bandara Pondok Cabe, Banten pada Senin (4/10/21), Ketua Tim Teknis Pelaksana Teknis Survei Geofisika dan selaku Vice President New Venture Subholding Upstrem Pertamina, Agung Prasetyo menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi, baik di area eksisting maupun area frontier atau new venture dalam rangka mencari potensi cadangan hidrokarbon baru.

“Selain Cekungan Bintuni-Salawati, saat ini PHE juga sedang melakukan survey FTG terbesar di Indonesia di cekungan frontier lain di Papua dengan panjang lebih dari 31.000 km dan mencakup area seluas 60.000 km2 yang progressnya sudah mencapai lebih dari 50% bekerja sama dengan Rubotori Indonesia dan Bell Geospace” tambah Agung.

Sementara CEO Austinbridgeporth Mark Davies yang juga hadir pada saat pelaksanaan inspeksi peralatan mengatakan, Survei eFTG ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia, bahkan Asia. “Survei eFTG adalah generasi terbaru dari gradiometer gravity yang dapat memberikan beragam peningkatan pada sensitivitas dan resolusi yang melebihi teknologi generasi FTG sebelumnya,” ujarnya.

Secara terpisah Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Rinto Pudyantoro menyampaikan, survei ini menjadi rangkaian dari kegiatan-kegiatan eksplorasi yang secara masif dilakukan hulu migas dalam kurun 2 tahun kebelakang. “Komitmen kegiatan eksplorasi dengan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh SKK Migas bersama KKKS, hal ini merupakan bentuk realisasi dari salah long term plan SKK Migas untuk mendukung visi produksi nasional di 2030 yakni memaksimalkan kegiatan eksplorasi,” katanya.

Rinto menambahkan saat ini ada beberapa kegiatan lain dari KKP yang sedang berjalan yakni Survei Vibroseismik 2D di Pulau Jawa, Survey Seismik di area Laut Indonesia bagian tengah dan timur serta Natuna, dan FTG Iwur – Akimeugah. “Ada juga program yang sudah selesai yakni Survei Seismik 2D sepanjang 31.908 km2 yang telah dilaksanakan tahun 2019. Saat ini sedang dikaji datanya sebelum diserahkan kepada pemerintah,” lanjutnya.

Direktur Ekspolorasi Subholding Upstream Pertamina, Medy Kurniawan juga pada kesempatan terpisah menyampaikan dengan penerapan tekonologi terbaru dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Pertamina termasuk eFTG, pihaknya berharap akan mendapatkan data akurat yang dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan giant discovery cadangan migas kedepannya.

*TENTANG SKK MIGAS*
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.