Mendikdasmen Apresiasi Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional dari Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia

radarikn.id
  • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menerima Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Dewan Pendidikan Provinsi Se-Indonesia 2025 yang digelar di Surabaya, (20/11).
  • Jumat, 21 November 2025 - 16:15 WIB | Indra

Surabaya, RADARIKN -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia atas kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Dewan Pendidikan Provinsi Se-Indonesia 2025 yang digelar di Surabaya, (20/11).
 
“Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pendidikan atas Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional yang telah dirumuskan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan kepada kami untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi, serta dapat disinergikan dengan kebijakan di kementerian,” ujar Menteri Mu’ti.
 
Selain itu, Menteri Mu’ti juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh sekadar berorientasi administratif, tetapi harus berbasis riset dan mengedepankan pembentukan karakter.
 
“Pendidikan tidak hanya mengenai proses belajar di sekolah, tetapi juga menyangkut pembangunan budaya dan peradaban bangsa. Pendekatan berbasis penelitian, aspirasi publik, dan konteks daerah, harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” sambungnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Rakernas V Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Muhammad Yunus, dalam laporannya menyebutkan bahwa Rakernas kelima tahun ini digelar di Surabaya dan menjadi kelanjutan dari penyelenggaraan sebelumnya di Bangka Belitung, Mataram, Riau, dan Balikpapan.
 
“Rakernas diikuti oleh kurang lebih 300 peserta, yang terdiri atas perwakilan dari Dewan Pendidikan di 14 Provinsi serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi di Jawa Timur. Rakernas ini merupakan agenda rutin Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia,” ungkap Yunus.
 
Selanjutnya, Yunus juga menjelaskan bahwa agenda Rakernas selain penyerahan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Nasional kepada Mendikdasmen dan Rekomendasi Revisi Undang-Undang Sisdiknas kepada perwakilan Anggota Komisi X DPR RI, yaitu seminar nasional, serta kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah di Surabaya. Ia menekankan bahwa rekomendasi yang dihasilkan telah melalui pembahasan bersama sebagai masukan strategis bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional.
 
Dukungan atas pelaksanaan Rakernas juga disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Rakernas V di Jawa Timur menjadi momentum penting untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan pendidikan nasional.
 
“Hari ini merupakan acara yang sangat strategis, di mana Provinsi Jawa Timur yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakernas. Hal tersebut kiranya menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan peran dari mitra kita, yakni Dewan Pendidikan di Jawa Timur agar lebih kontributif lagi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional,” tekan Adhy.
 
Adhy menilai Dewan Pendidikan Jawa Timur memiliki peran krusial dalam menyampaikan masukan dari kondisi lapangan, menjembatani aspirasi masyarakat, serta mengadvokasi berbagai persoalan pendidikan seperti layanan pendidikan gratis, perundungan, dan isu ketimpangan kualitas. Peran tersebut dinilainya penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan responsif terhadap kebutuhan nyata di satuan pendidikan.
 
Sementara itu, Ketua Forum Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Junaidi, menyampaikan bahwa Dewan Pendidikan memiliki empat peran strategis dalam tata kelola pendidikan daerah. “Dewan Pendidikan memiliki empat fungsi: _advisory agency_ sebagai pemberi pertimbangan, _supporting agency_ untuk memberikan gagasan, _controlling agency_ yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta _mediating agency_ pada berbagai persoalan pendidikan,” urai Junaidi.
 
Junaidi juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Dewan Pendidikan di seluruh wilayah. Dalam pemaparannya, Junaidi menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan di tingkat provinsi yang teridentifikasi baru berjumlah 14, sehingga diperlukan perhatian agar kehadiran Mendikdasmen dapat memperkuat upaya pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagai mitra strategis.
 
Rangkaian Rakernas dibuka dengan sajian Tari Kabektyan yang ditampilkan apik oleh gabungan murid SMA dan SMK negeri maupun swasta di Kabupaten Tulungagung dengan pembimbing tari, Tika Hapsari.
 
Di dalam acara Rakernas, juga disampaikan penghargaan kepada 3 (tiga) Dewan Pendidikan Provinsi. Pertama, diberikan kepada Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan daerah dengan kinerja pendidikan terbaik. Kedua, Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta atas implementasi kebijakan pendidikan yang komprehensif melalui berbagai inovasi, serta ketiga, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai memiliki transformasi pendidikan tercepat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.
 
Turut hadir mendampingi Mendikdasmen yaitu Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE).
 
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Rakernas V Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia 2025 menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola serta mutu layanan pendidikan. Kolaborasi yang terbangun melalui forum ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan kebijakan, mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, dan mendorong hadirnya praktik baik yang dapat diadaptasi oleh berbagai daerah.
 
 

Leave a Comment