• Jumat, 19 Februari 2021 - 10:01 WIB | Gaoza

Jakarta, GPSIndonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan langkah taktis guna mengintervensi daya ungkit struktur ekonomi masyarakat selama masa pandemi, termasuk di Indonesia bagian Timur.

Langkah taktis tersebut, salah satunya dengan terus mendorong program prioritas yang secara langsung punya daya ungkit terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi para pembudidaya ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, baru baru ini di Jakarta mengatakan, Indonesia bagian Timur akan jadi prioritas untuk memperbaiki Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang ada saat ini. Slamet menuturkan dilihat dari sebaran wilayah, rata rata NTPi di Indonesia Timur masih tertinggal jika dibanding wilayah lain di Indonesia bagian Barat. Padahal menurutnya banyak Provinsi di Indonesia Timur sebagai basis sumber daya. Dalam pengamatan Slamet disparitas nilai tukar tersebut akibat tingkat inflasi yang berbeda beda di setiap daerah.

"Saya kira ini PR kita bagaimana usaha budidaya yang digeluti betul-betul efisien, sehingga ada nilai tambah ekonomi yang optimal dan pada ujungnya akan memberikan daya ungkit tinggi terhadap NTPi. Kami telah tugaskan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu untuk memfasilitasi akses agar pembudidaya mampu meningkatkan efisiensi produksi, salah satunya dengan intervensi bantuan langsung," jelas Slamet.

Slamet juga menegaskan intervensi ini dimaksudkan untuk memperkokoh struktur ekonomi pembudidaya yang masih riskan terhadap goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Jadi selama pandemi ini kami akan konsisten terus mendorong berbagai stimulus langsung. Ini yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan terukur. Disamping kita tetap akan pantau dan perbaiki dari hal rantai pasoknya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPBAT Tatelu, Fernando Jongguran dalam keterangannya di Manado membeberkan, dalam kurun waktu tahun 2020, BPBAT Tatelu telah menyalurkan bantuan budidaya ikan sistem bioflok sebanyak 60 paket yang tersebar di 6 Provinsi yakni masing-masing sebanyak 28 paket di Sulawesi Utara;  Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 11 paket; sebanyak 10 paket di Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4 paket; Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 4 paket; dan di Provinsi Gorontalo sebanyak 3 paket.

Untuk budidaya ikan hias, BPBAT Tatelu menyalurkan bantuan sebanyak 5 paket  di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, bantuan budidaya ikan sistem minapadi, BPBAT Tatelu menyalurkan sebanyak 15 paket di Provinsi Sulawesi Utara.

"Penyaluran bantuan berupa sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain tentunya guna membantu ketercukupan masyarakat akan kebutuhan ikan untuk konsumsi. Intinya kami siap berada di tengah-tengah pembudidaya untuk menjamin berbagai kemudahan akses yang berkaitan dengan proses produksi, termasuk pendampingan teknologi", tutur Fernando.