• Senin, 27 Oktober 2025 - 07:05 WIB | ***

Jakarta, RADARIKN -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar dan sangat fokus pada persoalan kesejahteraan guru.

Berbagai terobosan yang merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan dalam kaitannya dengan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru terus diupayakan.

Salah satunya adalah beasiswa peningkatan atau pemenuhan kualifikasi S1/D4. “Untuk pertama kalinya, dan sebelumnya saya kira belum pernah terjadi, Kementerian memberikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1,” ujar Mu’ti di acara Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu malam, 22 Oktober 2025.

Sekarang, guru-guru yang memperoleh beasiswa sudah mulai kuliah dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program beasiswa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik guru yang belum memiliki gelar Strata 1 (S1) atau Diploma 4 (D4).

“Sehingga harapan kami dalam 1 tahun program ini selesai, dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang. Tahun depan kita sudah mengalokasikan untuk 150.000 beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” katanya.

Kabar baik belum berhenti di situ, Menteri Mu'ti juga mengumumkan kenaikan insentif bulanan bagi tenaga pendidik non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Rp400.000 per bulan, efektif mulai tahun 2026.

Ia mengatakan, kenaikan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini berjuang dengan penghasilan minim.

​Insentif bulanan bagi guru honorer ini sebelumnya berada di angka Rp300.000 per bulan. Dengan adanya kenaikan diharapkan dapat sedikit meringankan beban ekonomi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

"Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100 ribu, sehingga mulai tahun depan, guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400 ribu per bulan dan itu transfer langsung ke rekening masing-masing guru, ini merupakan terobosan terobosan yang Alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang," ujar Abdul Mu'ti.

Kebijakan ini merupakan langkah konkret Kemendikdasmen dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan para guru, khususnya yang berstatus honorer, di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Kenaikan insentif ini telah disepakati bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kenaikan insentif tersebut menjadi salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai kunci mutu pendidikan. Total alokasi dana insentif 2025 mencapai Rp736 milar untuk 347.383 guru honorer.

Pada 2025, insentif guru honorer telah diberikan sekaligus untuk tujuh bulan yakni pada Juli lalu, di mana setiap guru honorer telah menerima total dana sebesar Rp2,1 juta.

Terkait itu, Mu'ti mengatakan pihaknya juga melakukan terobosan lain dari sisi pembayaran tunjangan. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini insentif akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui kas daerah.

"Saat ini insentif langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu," katanya.

Untuk diketahui bahwa guru honorer yang berhak menerima insentif tersebut harus memenuhi syarat. Di antaranya terdata di Dapodik, tidak menerima bantuan sosial lain, belum bersertifikat pendidikan dan aktif mengajar.

Guru honorer, Dira Oktaviani, mengaku kenaikan insentif tersebut merupakan kabar menggembirakan yang ditunggu-tunggu.

Pengajar di salah satu sekolah di kawasan Jakarta Selatan ini mengaku bersyukur ada tambahan dari jumlah sebelumnya yang ia terima. "Senang banget sih ada tambahan. Lumayan," katanya. Ia menambahkan, jumlah insentif Rp2,1 juta yang diterimanya pada Juli lalu bisa ia tabung.

Terpisah, Hasan Basri guru honorer di salah sekolah di kawasan Cimanggis, Depok, juga menyambut baik kebijakan kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu.

Meski senang, Hasan mengusulkan agar pencairannya tidak terlalu lama. "Kalau nunggu 7 bulan seperti kemarin kelamaan. Kalau bisa jangan selama itulah," kata Hasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru dan dosen menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam pidatonya di DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi dana sebesar Rp 178,7 triliun akan disiapkan untuk gaji, penguatan kompetensi, serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen pada tahun 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia dengan fokus pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Dengan alokasi dana yang besar ini, guru dan dosen akan mengalami peningkatan yang signifikan, memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar.

Kebijakan pemerintah ini juga menyasar penguatan kompetensi guru yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga pendidik yang lebih berkualitas, siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan. Pemerintah menyiapkan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.

Untuk tahun depan, sebanyak 150.000 guru akan menerima beasiswa pendidikan dan lebih dari 808.000 guru akan mengikuti program PPG.


***