• Selasa, 28 Oktober 2025 - 12:20 WIB | Wono

Jakarta, RADARIKN -- Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Prabowo menegaskan komitmennya melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN.

Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur memadai.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Basuki, Selasa (28/10/2025).

Prabowo juga telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga melalui investasi dalam maupun luar negeri.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun. Terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

Sesuai visi Prabowo dan Asta Cita keempat tentang penguatan sumber daya manusia (SDM), Otorita IKN memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2023.

Otorita IKN menargetkan layanan pendidikan dari PAUD hingga SMA di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dapat beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dengan standar internasional dan tetap inklusif.

Komitmen terhadap ketahanan pangan menjadi bagian dalam pembangunan IKN, dengan 10 persen wilayahnya dialokasikan untuk produksi pangan. Selama setahun terakhir, Otorita IKN telah mendampingi 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam budidaya pertanian berkelanjutan, pekarangan, dan urban farming, serta mendorong hilirisasi komoditas seperti jamur dan madu.

Selama tahun ini, Otorita IKN juga merevitalisasi kopi liberika sebagai komoditas unggulan khas Nusantara di Kecamatan Sepaku. Lebih dari 2.000 bibit telah ditanam. Termasuk pemecahan rekor MURI pada 10 Oktober 2025 dengan penanaman serentak 1.010 bibit di DAS Sanggai.

Aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Otorita IKN secara rutin menggelar layanan cek kesehatan gratis di Klinik Kantor Otorita IKN, yang hingga kini telah diikuti oleh lebih dari 877 peserta.