• Selasa, 20 Desember 2022 - 17:41 WIB | Putra Wijaya

Jakarta, RADARIKN- Pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai sebelum 17 Agustus tahun 2024. Artinya, 17 Agustus 2024 kawasan Istana Negara sudah pindah ke IKN.

Nantinya di kawasan sekitar Istana Negara di IKN akan ada empat bangunan Kementerian Koordinator (Kemenko). 

Keempat bangunan itu yakni Kemenko Marves, Kemenko bidang Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kemenko Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam), dengan empat menara yang mempunyai lima sampai enam lantai di setiap bangunannya. 

Hal itu diatakan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Djoko Hartoyo saat kunjungan lapangan melihat langsung kesiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk dihuni pada tahun 2024, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan IKN ini yang mana dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan diberikan batas waktu sebelum 17 Agustus tahun 2024 sudah ada yang pindah ke sini dan 17 Agustus-an di sini, terutama yang kawasan Istana Negara," ujar Djoko, dilansir dari laman Kemenko Marves, dikutip pada Selasa, 20 Desember 2022. 

Dengan demikian, lanjut Djoko, untuk sementara nama-nama yang melakukan pindahan ke IKN tersebut ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK). 

"Setneg (Sekretariat Negara) sudah ada nama-namanya, nanti kita (Kemenko Marves) akan menetapkan pegawai yang akan pindah lebih awal. Jadi nanti akan ada SK-nya mengenai itu dengan area KIPP atau area pemerintah itu sendiri sekitar 6.671 hektar dari kawasan IKN sekitar 56.180 hektar, dan belum lagi kawasan pengembangan sekitar 199.962 hektar dan kawasan lautan sekirar 68.188 hektar," paparnya. 

Di lokasi itu, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves  Lukijanto bilang, banyak investor yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan di IKN. 

"Awal bulan Desember 2022 saya bersama Pak Deputi (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin) dan Pak Djoko mengikuti market sounding di Kuala Lumpur dengan hadir Menteri PUPR dan banyak sekali investor tertarik untuk melakukan pembangunan infrakstuktur di IKN," kata dia.

Disebutkan, sekitar 187 calon investor Malaysia beserta komitmennya untuk turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

"Untuk perkembangannya, yang jelas saat ini pemerintah memfokuskan terlebih dahulu paket KIPP kawasan 1A, yakni Istana, Kemenko, dan sebagainya,” ujarnya. 

Sementara itu, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Yudi Prabangkara menjelaskan, sebagian besar pekerjannya berupa pematangan lahan dan land clearing. Pekerjaan fisiknya telah mencapai tahapan lelang untuk konstruksi fisiknya. 

"Dalam kerangka itulah, kita harus mengoordinasikan penyediaan bahan baku konstruksi tersebut, dan Ini merupakan hal kritis, mengingat keterbatasan pasokan bahan baku konstruksi ini sangat terbatas di Pulau Kalimantan, dan kemungkinan besar akan didatangkan dari luar daerah bahkan luar pulau. Kita memerlukan skenario dan strategi terpadu untuk hal ini, sehingga semua pekerjaan konstruksi fisik akan dapat selesai tepat waktu," ucapnya.