• Jumat, 04 Juni 2021 - 12:00 WIB | Oleh: Akhmad Sujadi, Pemerhati Transportasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus melanjutkan perbaikan kondisi BUMN.

Sejak serah terima jabatan pada Oktober 2019 silam permasalahan BUMN terus bergantian satu demi satu mengemuka ke permukaan.

Berbagai kasus di BUMN tentu sangat  menyita waktu dan pikiran orang nomor satu di Kementerian BUMN.

Sejak dilantik presiden menjadi Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju,  Erick Thohir  langsung disuguhi kasus penyelundupan  Harley Davidson dan sepeda bronton  oleh petinggi Garuda.

Sejak itu masalah  terus berlanjut ke Jiwasraya, Asabri dan BUMN lain yang sedang terus dibenahi. Pasang bongkar direksi dan komisaris terus berlanjut.

Dalam acara Outlock 2020 di CNBC petinggi grup Mahaka ini menyuarakan sangat  keras bahwa “BUMN bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu” sehingga perusahaan negara ini diperlakukan seenaknya.

Contohnya Garuda memanfaatkan pembelian pesawat baru untuk menyelundupkan sepeda motor. Ini bukan perbuatan terpuji. Ini menunjukkan pengelola BUMN dengan seenaknya memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Penggantian akronim N pada kata negara, tentu bukan untuk orang lain, tapi untuk insan BUMN. Peringatan ini harus dimaknai serius bahwa mengelola BUMN tidak boleh seenaknya seperti perusahaan pribadi.

Erick Thohir mencontohkan Pak CT, bos Trans TV itu bisa dengan mudah mengambil keputusan. Beda dengan di BUMN, bahkan  tanpa persetujuan DPR pengambilan keputusan di BUMN bisa batal.

Kalau perusahaan pribadi lebih lincah, lebih cepat mengambil keputusan. Sedangkan di BUMN untuk mengambil suatu kebijakan harus dikaji jangan ada yang salah, cacat yang dapat mengantar direksinya masuk bui.

Ini perbedaan signifikan mengelola perusahaan negara dibanding perusahaan privat.




Tidak Semua BUMN  Karya Anak Bangsa

Sebagian besar BUMN merupakan warisan penjajah Belanda yang dinasionalisasi negara pasca Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945.

Ratusan BUMN mulai perusahaan perkebunan, migas, kereta api, hingga bus dinasionalisasi. Pengelolaan BUMN dari sebelumnya dipegang orang Belanda yang terkenal  disiplin, tertib dan baik, setelah diserahkan kepada bangsa Indonesia malah  banyak BUMN menjadi bermasalah.

Sebut saja BUMN DKA-PJKA-Perumka yang menjadi PT. KAI, sebelumnya BUMN bermasalah dan rugi. Setelah dibenahi Ignasiun Jonan, pelayanan KAI menjadi nomor wahid di negeri ini.

Beberapa BUMN yang memiliki masalah pelik menjadikan perusahan negara ini menjadi beban. Memang BUMN digolongkan beberapa kategori untuk pelayanan publik dibidang transportasi, migas, pangan, keuangan dan asuransi. BUMN Asuransi Jiwasraya, Asabri malah ambruk karena uangnya dikorupsi.

Untuk mengatasi berbagai persoalan maka sejak 13 April 1998  didirikan Kementerian BUMN oleh Presiden Soeharto dengan menteri pertamanya Tanri Abeng. Kementerian yang khusus mengurusi perusahaan pelat merah ini terus begerak dinamis mengikuti siapa menterinya dan pada giliranya saat ini dipegang Erick Thohir yang disuguhi  masalah demi masalah dan terungkap ke permukaan.

Dari sekitar 142 BUMN tidak semua BUMN kondisinya sehat dan menghasilkan laba untuk memberikan deviden kepada negara. Ada BUMN hantu, ada BUMN yang mau colaps dan  banyak perusahaan yang memiliki anak cucu tak terkait dengan binsis yang digelutinya.

Selain itu belum semua BUMN memberikan pelayanan terbaik kepada pelangganya. Untuk membenahi kondisi tersebut Erick Thohir bersama 2 Wamenya terus bongkar pasang direksi dan komisaris BUMN. Harapanya perombakan akan memperbaiki kinerja perusahaan negara ini.