• Senin, 08 September 2025 - 23:05 WIB | Hadi

Jakarta, RADARIKN – Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati menyampaikan bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan, merumuskan, dan mengawasi kebijakan nasional di bidang gizi, BGN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas," ujarnya dalam Kegiatan Pembahasan Rancangan Keputusan Kepala BGN tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BGN, pada Senin (8/9), di Jakarta.

Menurutnya, pembahasan standar pelayanan publik ini tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

"Kolaborasi dan keterbukaan menjadi kunci agar standar pelayanan yang kita tetapkan menjawab tantangan di lapangan serta berdampak nyata bagi masyarakat," imbuh Hida.

Lebih lanjut, kata Hida, BGN sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, tidak hanya dituntut menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, tetapi juga menjamin kualitas layanan publik yang prima.

"Rancangan keputusan yang akan kita bahas hari ini merupakan wujud komitmen institusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.

"Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi dasar pijakan bagi seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Hida juga mengajak seluruh peserta rapat untuk aktif memberikan masukan, pandangan, dan saran konstruktif.

"Saya mengajak seluruh peserta rapat untuk memberikan masukan yang konstruktif, berdasarkan pengalaman dan pemahaman masing-masing unit kerja, agar hasil keputusan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan berdampak nyata. Kolaborasi dan keterbukaan menjadi kunci agar standar pelayanan yang kita tetapkan benar-benar menjawab tantangan yang ada di lapangan," katanya menutup sambutan.