• Jumat, 03 Oktober 2025 - 15:50 WIB | Hadi

Jakarta, RADARIKN -- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan tantangan serius.

Kendati demikian, fenomena ini tidak hanya dialami di Tanah Air, program pemberian makanan berskala besar di berbagai negara juga menghadapi kasus serupa. 

Di Amerika Serikat (AS) sejak diberlakukannya program seperti MBG, kurang lebih 16.000 anak terdampak dalam 1 dekade (dari 1990-1999).

Begitu pula dengan Negara Brasil, yang jumlah korbannya mencapai 26.143 anak. Hampir 20 tahun pemberian makan skala besar dilaksanakan dari 2000-2018.

"Seperti halnya program pemberian makanan dalam skala besar di negara mana pun, insiden terkait keamanan pangan juga terjadi di Amerika Serikat dan Brasil. Kami bandingkan dengan Brasil kurang lebih 40 juta penerima manfaat, dan AS sekitar 30 juta penerima manfaat," ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Jumat (3/10).

Nanik mengungkapkan pola penyebab insiden keamanan pangan yang terjadi di Indonesia bervariatif mulai dari pergantian pemasok bahan (supplier), proses pengolahan yang berlangsung terlalu lama, dan juga lemahnya pengawasan mutu.

Mayoritas korban yang alami insiden keamanan pangan ini merupakan anak sekolah, sementara ibu balita, ibu menyusui, dan balita justru tidak mengalami hal tersebut.

"Kami memastikan bahwa insiden yang terjadi hanya menimpa siswa sekolah, sementara ibu hamil dan balita tetap aman. Setiap langkah mitigasi ditempuh untuk menjamin kepercayaan publik bahwa program ini berjalan dengan standar tertinggi," ucapnya.

Selain itu, culture shock yang dialami oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru juga menjadi penyebab insiden itu. Kepada SPPG yang baru terjun ke program ini, BGN menyarankan agar memulai pelayanan MBG dengan jumlah kecil, sedangkan SPPG yang lama diminta berhati-hati saat mengganti supplier.

"Prinsip zero accident ditegakkan dengan memperkuat pembinaan berkelanjutan bagi seluruh SPPG. Mekanisme pengawasan diperketat, mulai dari pengendalian suplai bahan makanan, kehati-hatian dalam pergantian pemasok, hingga penerapan standar penggunaan bahan segar dan susu pasteurisasi," pungkas Nanik.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan, pihaknya terus memperkuat aspek transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"BGN berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat. Kami membuka kanal pengaduan masyarakat dan siap menindaklanjuti setiap laporan terkait keamanan pangan. Prinsip kami adalah cepat merespons, terbuka, dan akuntabel," ujar Hida.

Hida menambahkan bahwa pengawasan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program ini. "Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kolaborasi adalah langkah terbaik untuk mencegah terulangnya insiden serupa," tuturnya.