• Senin, 11 Januari 2021 - 19:31 WIB | Gaoza

Boltim, GPSIndonesia -- Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia lucu. Jika pejabat tidak turun dimarahi tapi kalau pejabat turun dibilang pencitraan.

"Mbak Risma (Mensos) karakternya memang seperti itu suka turun. Saya setuju dengan gaya beliau, tapi menurut saya jangan terlalu kelamaan muter-muter di Jakarta saja," ujar Sehan kepada otonominews, Senin (11/1/2029).

Kedua, Sehan mengaku setuju dengan Tri Rismaharini ketika menjabat Mensos  baru tiga hari sudah melakukan gebrakan terkait  duit anggaran di Kementerian Sosial sebesar Rp 1.3 Triliun untuk pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilainya sebagai pemborosan.

"Mbak Risma tertawa dengan dana 1.3 T yang ditempatkan Mensos Juliari Batubara untuk dibagi-bagi . Bener, saya setuju sekali. Itulah hebatnya Mbak Risma melihat satu poin saja sudah bilang ini pemborosan. Saya menyarankan  kepada Mensos untuk bicara kepada sekjen meminta kepada kepala-kepala daerah melalui Dinsos. Kenapa harus melakukan pemborosan dana 1.3 T untuk pendampingan di kecamatan dan desa," cetusnya.

Sehan mengatakan, bahwa di daerah sudah ada perangkat-perangkat, punya dinas sosial melakukan verifikasi di daerah. "Jangan pakai orang-orang politik. Berbahaya," katanya.

Terkait dana PKH, Sehan mencontohkan di Boltim ada sekitar 3000 penerima PKH. Datanya ada di petugas pendamping PKH di Kecamatan yang diangkat Kemensos. "Rata-rata cuma 10 kg beras ditambah telur 10-24 butir. Kalau 10 dikalik 2000 hanya Rp20.000, kalau dapat 15 butir  hanya Rp30ribu, kalau 24 butir 48 ribu, ditambah beras 10kg (Rp100ribu). Hanya mencapai Rp150ribu, sisanya yang Rp50ribu siapa yang ambil," sebutnya.

Jadi, lanjutnya, jika rata-rata satu kabupten  kota ada 3000 KK berarti perbulan ada 150 juta rupiah. "Jika ada 350 kabupaten  ditambah 95 kota kalau rata-rata 150juta berapa triliun diraih," ungkapnya.

Sehan mengaku sudah lama memantau Program PKH dan bertanya langsung kepada masyarakat. "Umumnya masyarakat cuma terima beras 10kg, tambah telur atau 1 kg gula pasir, atau 1liter minyak sayur. Yang pokoknya beras 1kg beras.  Cuma itu saja. Pertanyaan yang  Rp200 ribu itu tidak ada. Kelihatannya perorang cuma menerima Rp50ribu atau 175ribu," katanya.

Maka, dia menambahkan, itu salah satu yang harus dibenahi Mensos Risma. Menurutnya PKH permainannya sangat luar biasa. "Sebaiknya langsung dikasih uang saja ke masyarakat," ujarnya.

Sehan mengatakan, sebagai kepala daerah tidak bisa mengintervensi program KPH dari Kemensos. Karena pendamping kecamatan dan desa itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah.

"Disini ada kerugian keuangan negara secara terselubung. Coba bayangkan di Boltim yang kecil saja itu diats 90 juta perbulan tidak ada manfaatnya untuk rakyat. Saya tidak tahu apakah kiosnya yang ambil atau petugas pendamping yang mengambil. Tapi rata-rata tidak pernah mendapatkan barang kebutuhan senilai 200ribu. Semuanya dibawah 150ribu. Sementara dari Kemensos 200ribu," ungkapnya.

"Saya mau untuk Ibu Mensos dan Pak Sekjen itu dulu yang harus dibenahi.Jadi yang namanya PKH itu tidak langsung ke warung dan tidak ada lagi yang namanya pendamping kecamatan dan desa karena itu pemborosan tidak ada gunanya. Lebih baik uangnya langsung ke rakyat," pungkasnya.