• Selasa, 23 September 2025 - 22:50 WIB | Hadi

Jakarta, RADARIKN --  Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meninjau langsung Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9).

Dia mengungkapkan bahwa hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

"Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Dan tadi pagi, kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak processing dengan delivery-nya tidak lebih dari 4 jam," jelas Dadan.

Menurutnya, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga. SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja. Namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.

"Oleh sebab itu, salah satu yang saya instruksikan kepada SSPG baru itu ketika memulai, mereka sudah punya daftar penerima manfaat. Katakanlah 3.500 di 20 sekolah, saya meminta agar mereka di awal-awal melayani 2 sekolah dulu, kemudian setelah terbiasa baru naik ke 4 sekolah setelah itu naik lagi ke 10 sekolah. Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan delivery-nya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat," kata Dadan.

Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah. SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.

"Oleh sebab itu, kita instruksikan lagi bagi yang (SPPG) lama agar mau mengganti supplier harus bertahap. Jadi segala sesuatu tidak boleh berubah secara drastis. Untuk SPPG yang menjalani ini seperti yang di Banggai itu kan mengganti supplier dalam waktu yang sangat singkat sehingga kami minta setelah kejadian stop dulu," ungkapnya.

"Kemudian mereka harus melakukan analisis menyeluruh termasuk yang di Cipongkor, Bandung juga kami minta stop dulu sampai mereka bisa membiasakan dan melakukan analisis mendetail terkait dengan pelayanan," sambung Dadan.

Menurut Dadan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang. Dirinya pun mengingatkan penanganan psikologis anak-anak penerima manfaat yang tidak boleh diabaikan.

"Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi makan bergizi (gratis)," pungkasnya.