• Rabu, 22 Oktober 2025 - 02:45 WIB | Wono

Jakarta, RADARIKN -- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dinilai sebagai SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menerapkan prosedur operasional standar secara rinci.

Sanjungan itu disampaikan Pakar Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama saat ia mengunjungi SPPG tersebut pada Selasa (21/10). Dalam kunjungan tersebut, Tjandra didampingi langsung oleh Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurwono Danang dan Kepala SPPG Polri Pejaten Iqbal Salim.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, Tjandra seperti dikutip dari detikcom, melihat langsung bangunan dan semua ruangan di SPPG. Pada kesempatan itu, ia juga melihat proses pengemasan MBG hingga pengirimannya.

"Begitu kita lihat ternyata kalau dari saya sih ada tiga, nomor satu, SOP prosedur itu benar-benar ditetapkan dengan sangat rinci dari tempat ke tempat. Kedua, SOP oke tapi pelaksanaannya juga dikerjakan dengan sangat baik," kata Tjandra.

Tjandra menyebut SPPG Polri sebagai bentuk ideal dapur untuk memproduksi program MBG. Dia meminta agar apa yang diterapkan SPPG Polri dapat ditularkan ke SPPG lain.

"Ketiga yang tadi juga saya usulkan, sebenarnya dan sedikit banyak sudah berjalan bagaimana kalau best practice ini juga disebarkan ke yang lain. Supaya orang bisa lihat, bisa datang jadi tempat mungkin kalau pelatihan susah tapi orang bisa lihat ini bentuk yang bagus seperti ini," jelasnya.

Tjandra sempat melihat ruangan uji laboratorium MBG sebelum diedarkan. Menurutnya, safety food yang dilakukan SPPG Polri jadi nilai plus. Dia mengatakan ada empat kali tes yang dilakukan sebelum menu MBG diedarkan ke masyarakat.

"Ini juga ideal karena ada tes, jadi sebelum makanan itu keluar, dilakukan tes ada 4 tadi arsen, formalin, nitrit, sianid apa satu lagi saya lupa sehingga yang keluar itu nilai-nilai kontaminannya sudah bisa ditekan," ucapnya.

Dia memuji pelaksanaan program MBG di SPPG Polri ini berjalan baik meski baru dimulai Maret lalu. Menurutnya, konsistensi jadi kunci penting agar pelaksanaan program terus berjalan baik.

"Jadi konsistensi itu harus dijaga supaya itu benar-benar terjadi, saya kira itu hal yang penting. Tapi sekali lagi bagaimana SOP sudah dibuat dan bagaimana itu dilaksanakan, itu yang terjadi," ucap dia.

Di sisi lain, dia menyarankan SPPG Polri mengundang ahli sanitarian meski memiliki petugas kebersihan tersendiri. Dia berpendapat ahli sanitarian bisa jadi petugas untuk monitor berkala aspek kebersihan dapur.

"Ya sebenarnya yang mereka lakukan ini sebenarnya praktis ideal best practice. Kenapa saya bilang best practice? Karena tadi kita membahas tentang kalau bisa sih ada ahli sanitarian, saya tadi sudah menghubungi juga dinas kesehatan DKI, saya telpon bagaimana kalau sempat kemudian menilai aspek sanitasinya disini, bukan menilai, maksud saya monitoring secara rutin," katanya.

Dalam kesempatan yang sama ia juga mengatakan, letak geografis jadi hal yang luput dari perhatian. Tapi, menurutnya hal tersebut bukan alasan untuk tidak membangun SPPG yang layak dan sesuai dengan aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Itu yang tadi juga kita bahas ya, ini kan bagus di Jakarta, sumber daya kuat, dari Polri ini bisa dilakukan juga di tempat-tempat yang lain. Sebenarnya kan sudah ada panduannya dari BGN, bentuknya seperti apa," kata dia.

"Mungkin bagus sekali-sekali kita lihat tempat terluar terpencil seperti apa, apakah bisa mampu seperti ini atau kalau mau ada penyesuian, sampai sebatas mana penyesuaian itu bisa ditolelir. Tapi kan kita maunya semua anak Indonesia dimanapun dia akan mendapatkan pelayanan yang sama," ucapnya..