• Rabu, 29 Oktober 2025 - 05:30 WIB | Cw

Jakarta, RADARIKN -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut kontrak proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan segera diteken dalam waktu dekat, sesuai arahan Presiden Prabowo.

Basuki mengatakan pascaterbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang juga memuat kelanjutan pembangunan-target penyelesaian IKN.

"Kami menyiapkan ekosistemnya, membangun ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor, hunian, dan kawasannya. Minggu depan ini, kita mau menandatangani kontraknya dan mulai dengan tahap ini," kata Basuki.

"Jadi, insya Allah, akhir 2027 atau awal 2028 sudah bisa selesai, kalau yang lainnya sudah," sambungnya.

Basuki selain itu juga mengungkap otorita yang telah melakukan evaluasi atau penertiban pekerja demi kelancaran pembangunan ibu kota baru. Ini merespons kejadian di hunian pekerja awal Oktober lalu.

"Mereka saya cek, ngrokok do ning njero, turu, ngrokok (di dalam hunian merokok, tidur). Ada yang pakai steker kabel tok dilebokke (cuma kabel dimasukkan). Sekarang udah lebih diketatin lagi," beber Basuki.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan melanjutkan pembangunan IKN. Ia menekankan pembangunan IKN diarahkan ke ibu kota politik.

Prabowo meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legisatif dan yudikatif. Ia ingin IKN menjadi ibu kota politik per 2028.

Pemerintah juga mulai memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Targetnya, 9.500 orang ASN berkantor di IKN per 2029.