• Selasa, 04 November 2025 - 08:15 WIB | Deka

Jakarta, RADARIKN -- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan jadi kota hantu atau ghost city. Ia mengatakan, IKN tidak akan menjadi kota hantu karena pembangunan di sana terus berjalan.

Menurut Purbaya, ketakutan tersebut tidak berdasar. Ia meyakini, dengan prospek ekonomi Indonesia yang cerah, dana pemerintah akan selalu tersedia dan menjadi back-up untuk keberlanjutan proyek ini.

“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” kata Purbaya.

Salah satu bukti terbesar yang digunakan Menkeu untuk membantah narasi negatif adalah peran swasta yang kini mulai aktif.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyetujui dan mendorong penuh perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun perumahan di IKN, dan pembangunan tersebut “harus sudah mulai jalan.”

Keputusan ini sangat strategis karena mengurangi beban APBN seraya memastikan dana pemerintah difokuskan pada infrastruktur dasar dan fasilitas negara.

Kehadiran perumahan swasta menjamin bahwa IKN akan dihuni oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh ASN dan pekerja, sehingga mencegahnya menjadi kota administratif yang sepi.

Pernyataan Purbaya sekaligus menjawab laporan The Guardian yang menyoroti berkurangnya anggaran IKN dan minimnya kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi proyek. Media itu juga mencatat mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN sebagai tanda stagnasi

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya berjalan, tetapi semakin masif pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini secara resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Langkah nyata IKN Tahap II kurun 2025-2027 adalah fokus pada pembangunan ekosistem Trias Politika yakni kompleks perkantoran Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif yang merupakan fondasi utama IKN sebagai Ibu Kota Politik.