• Kamis, 06 November 2025 - 12:25 WIB | Hadi

Semarang, RADARIKN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan layanan publik berjalan optimal.

"Kalau yang kita lihat malam ini ya baik. Tapi saya tahu, karena MPP ini salah satu yang terbaik juga di Jawa Tengah," ujar Mendagri kepada awak media usai meninjau MPP Kota Semarang.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyarankan agar suasana MPP Kota Semarang dibuat semakin nyaman. Ia mendorong agar pengelolaan layanan, bila memungkinkan, dapat mencontoh MPP Kabupaten Badung di Bali. Di daerah tersebut, suasana pelayanan dibangun lebih menarik dan dekat dengan masyarakat sehingga pengunjung merasa lebih nyaman saat mengakses layanan publik.

Mendagri menjelaskan, keberadaan MPP di Indonesia sejatinya mengadopsi model serupa yang diterapkan di negara Georgia. Konsep tersebut kemudian diimplementasikan di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Lebih lanjut, Mendagri juga menekankan pentingnya optimalisasi MPP di Jawa Tengah. Ia berharap MPP dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah, salah satunya dengan menyediakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, keberadaan MPP memudahkan masyarakat karena dapat memangkas alur perizinan yang sebelumnya kompleks.

"Tapi kalau saatnya dia ada di Mal Pelayanan Publik, ada outlet PBG, BPHTB, udah buat aja di mal itu," ujarnya.

Mendagri menambahkan, dirinya telah melihat secara langsung kemudahan layanan MPP di berbagai daerah. Bahkan, dalam pengalamannya, proses perizinan PBG kini dapat dilakukan sekitar 15 menit. Kemudahan inilah yang menurutnya perlu terus ditingkatkan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta para pejabat terkait lainnya.